Relokasi Gagal, Rakyat Terlantar, GMNI Bertindak Cepat

Gambar : Relokasi Gagal, Rakyat Terlantar, GMNI Bertindak Cepat. Lidinews.id

Sumatera Utara, Tanah Karo, Lidinews.id -  Senin 23 Juni 2025. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Karo, melalui Ketua DPC GMNI Tanah Karo Raja Hutasoit dan Sekretaris Bung Arjun Munthe, menyampaikan pernyataan sikap resmi menuntut perhatian serius pemerintah terhadap mandeknya proses relokasi tahap III korban bencana erupsi Gunung Sinabung.

 

Setelah lebih dari satu dekade sejak erupsi pertama Gunung Sinabung, ribuan warga masih berada dalam ketidakpastian. Pemerintah telah melaksanakan relokasi tahap I dan II, namun tahap III yang mencakup 892 KK dari sejumlah desa seperti Sigarang-garang, Mardingding, Sukanalu, dan Lau Kawar masih menyisakan banyak persoalan mendasar.

 

GMNI Tanah Karo menilai bahwa relokasi tahap III yang dilakukan di kawasan Siosar telah gagal memberikan jaminan hidup yang layak. Meskipun rumah permanen (huntap) telah dibangun, warga masih menghadapi persoalan serius terkait akses air bersih, jaringan listrik, infrastruktur jalan, hingga kepemilikan dan akses atas lahan pertanian produktif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup para pengungsi.

 

"Kami sebagai kader GMNI bukan hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga membawa luka yang kami rasakan sendiri. Beberapa kader kami adalah bagian dari pengungsi relokasi Sinabung. Kami menyaksikan secara langsung bagaimana rakyat hidup dalam ketidakpastian, terabaikan oleh kebijakan, dan kehilangan harapan atas masa depan yang lebih baik," ungkap Bung Arjun Munthe, Sekretaris GMNI Tanah Karo.

 

Dalam catatan GMNI Tanah Karo, pembangunan 892 unit rumah oleh pemerintah pusat yang menelan anggaran lebih dari Rp 161 miliar hingga kini belum tuntas secara fungsional. Banyak hunian kosong karena tak bisa dihuni, lahan pertanian tidak tersedia atau berada dalam konflik agraria, dan sebagian besar infrastruktur pendukung belum berfungsi sebagaimana mestinya.

 

Ketua GMNI Tanah Karo, Raja Hutasoit, menyebut bahwa kelambanan penanganan ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi warganya, terutama mereka yang terdampak bencana. "Pembangunan tidak boleh sekadar hitungan proyek. Rakyat bukan angka. Di balik setiap rumah kosong ada keluarga yang menunggu. Di balik setiap lahan yang gagal disediakan, ada petani yang kehilangan penghidupan."

 

GMNI Tanah Karo telah menyusun laporan investigatif lapangan dan akan mengirimkan rekomendasi resmi kepada:

• Pemerintah Kabupaten Karo
• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Komnas HAM RI
• Ombudsman Republik Indonesia

 

Isi dari laporan tersebut menyoroti beberapa aspek utama:

1. Ketidaksesuaian pembangunan relokasi dengan kebutuhan riil masyarakat.
2. Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses relokasi dan pengambilan keputusan.
3. Dugaan pengabaian prinsip partisipatif dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
4. Ketimpangan antara pembangunan fisik dan jaminan keberlanjutan hidup.

 

TUNTUTAN GMNI TANAH KARO:

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Karo dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proyek relokasi tahap III.
2. Menuntut penyediaan lahan usaha tani sesuai janji relokasi dengan jaminan legalitas dan aksesibilitas yang jelas.
3. Mendorong percepatan penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, jalan, sekolah, dan layanan kesehatan.
4. Menuntut keterlibatan masyarakat sipil, termasuk pengungsi dan organisasi mahasiswa, dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proses relokasi.
5. Mengajak media nasional dan organisasi HAM untuk turun ke lapangan dan menyuarakan realita di Siosar.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berpijak pada ideologi Marhaenisme, GMNI Tanah Karo menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk pencitraan atau popularitas, tetapi merupakan bentuk konkret keberpihakan kepada rakyat kecil yang selama ini hanya menjadi korban kebijakan.

 

"Kami tidak anti-pemerintah, kami hanya ingin negara hadir secara utuh. Bukan sekadar membangun rumah tanpa kehidupan. Bukan hanya menyelesaikan proyek, tapi menyelesaikan persoalan rakyat," tambah Raja Hutasoit.

 

GMNI Tanah Karo juga menyampaikan bahwa perjuangan ini akan terus dilanjutkan melalui dialog publik, aksi advokasi, audiensi formal, hingga pelaporan ke lembaga pengawasan nasional. Selain itu, GMNI siap bekerja sama dengan semua elemen, baik pemerintah, LSM, media, maupun organisasi lain yang memiliki visi serupa.

 

Di tengah situasi bencana yang berkepanjangan, GMNI Tanah Karo percaya bahwa suara mahasiswa tidak boleh padam. Keadilan harus diperjuangkan. Dan Sinabung harus menjadi pelajaran nasional: bahwa relokasi bukan sekadar pindah tempat tinggal, melainkan pemulihan hak hidup secara menyeluruh.

 

“Jika suara rakyat tidak didengar, maka suara mahasiswa akan menjadi gema kebenaran itu.”

Editor : Mayldo