Kepemimpinan yang Sah. Imanuel Cahyadi - Sujahri Somar dan Prinsip Kepemimpinan Berdasarkan Konstitusi GMNI

Penulis : Muhamad Febri Ramdani, S.K.Pm

Kader GMNI Bogor

Gambar : Kepemimpinan yang Sah. Imanuel Cahyadi - Sujahri Somar dan Prinsip Kepemimpinan Berdasarkan Konstitusi GMNI. Lidinews.id

Lidinews.id - Di tengah dinamika dan hiruk-pikuk organisasi mahasiswa nasional, prinsip kepemimpinan yang sah haruslah berpijak pada landasan konstitusional yang kokoh.

Dalam konteks Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sah atau tidaknya sebuah kepemimpinan ditentukan melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta dijalankan melalui forum tertinggi organisasi: Kongres, yang sah secara syarat dan rukun.

Kepemimpinan DPP GMNI Imanuel Cahyadi – Sujahri Somar merupakan hasil dari proses konstitusional tersebut sebagi Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Keduanya lahir dari kongres yang sah, yang diselenggarakan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun kongres sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi. Dalam perjalanan kepemimpinannya, mereka tidak hanya menjalankan roda organisasi, tetapi juga harus bertarung di medan yang tidak mudah—terasing, tertindas, bahkan terpinggirkan oleh dominasi kekuasaan yang mendukung pihak lain.

Dalam keterasingan itu, Imanuel dan Sujahri tidak gentar. Mereka memilih jalan berdarah-darah. Dari darah ke daerah, dari satu kota ke kota lainnya, mereka bergerak dan membangun kembali kepercayaan akar rumput. Kaderisasi demi kaderisasi mereka selenggarakan, bukan demi popularitas, tetapi demi mengejawantahkan nilai-nilai perjuangan Marhaenisme yang menjadi roh GMNI. Konsistensi mereka dalam menjunjung tinggi AD/ART dan azas organisasi menjadi bukti bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal prinsip dan pengabdian.

Sebaliknya, pada saat yang sama, hadir pula kepemimpinan tandingan: Arjuna-Dendy. Kepemimpinan ini lahir dari proses yang cacat secara konstitusional. Kongres yang melahirkan mereka terbukti mengabaikan syarat dan rukun kongres, sehingga secara hukum organisasi, batal demi hukum. Namun dengan dukungan kekuasaan, mereka tetap melenggang dengan jubah GMNI, berupaya memecah belah organisasi dan memanipulasi simbol-simbol perjuangan demi legitimasi semu.

Namun sejarah membuktikan, bahwa kepalsuan tak akan bertahan lama. Kepemimpinan sah Imanuel Cahyadi – Sujahri Somar akhirnya mampu melewati badai. Mereka tidak menyerah, tidak mundur, justru semakin kuat karena didorong oleh kekuatan semesta dan gerakan akar rumput yang semakin massif. Deklarasi demi deklarasi bermunculan dari berbagai daerah, menyatakan bahwa kepemimpinan DPP GMNI yang sah adalah Imanuel-Sujahri. Dengan legitimasi moral dan struktural tersebut, mereka menyelenggarakan Kongres GMNI 2025 di Bandung sebagai kelanjutan dari perjalanan konstitusional organisasi.

Ironisnya, setelah semua terungkap, pihak Arjuna-Dendy yang sebelumnya menegasikan proses konstitusional, kini mengganti narasi. Mereka berbicara soal persatuan, soal kongres bersama. Suatu wacana yang terlambat, dan penuh kepalsuan. Permintaan mereka untuk kongres persatuan ditanggapi oleh DPP GMNI Imanuel-Sujahri dengan syarat yang adil: mengakui secara terbuka di hadapan publik nasional GMNI bahwa kepemimpinan mereka sejak awal adalah tidak sah, cacat konstitusi, dan menyalahi AD/ART.

Sayangnya, permintaan ini tidak pernah dipenuhi. Mereka enggan mengakui kesalahan. Maka, Kongres GMNI 2025 tetap berjalan tanpa melibatkan Arjuna-Dendy. Dari balik layar, mereka tetap menyuarakan persatuan, namun lupa bahwa yang pertama kali memecah belah adalah mereka sendiri, yang enggan taat pada konstitusi organisasi.

Kepemimpinan yang sah bukan soal siapa yang didukung kekuasaan, bukan pula siapa yang paling banyak bicara soal persatuan, tetapi siapa yang setia kepada prinsip, konstitusi, dan nilai-nilai perjuangan organisasi. Dan hari ini, sejarah mencatat, kepemimpinan Imanuel Cahyadi - Sujahri Somar adalah representasi dari prinsip itu.

Editor : Arjuna H T Munthe