 |
| Gambar : Fraksi PDIP Desak Penundaan Program Berani, Faizal Yahya: Ini Kekeliruan Serius dan Tidak Berpihak pada Rakyat |
Sulawesi Tengah, Palu, Lidinews - Desakan Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Tengah untuk menunda program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” mendapat kritik keras dari Pemerhati Hukum dan Politik Sulawesi Tengah, Faizal Yahya, S.H. Ia menilai sikap tersebut sebagai kekeliruan serius, baik secara hukum maupun secara moral politik.
Fahri menegaskan bahwa “Berani Cerdas” adalah program yang menyasar sektor pendidikan, sementara “Berani Sehat” berfokus pada pelayanan kesehatan—dua sektor yang merupakan hak dasar rakyat dan tidak boleh dijadikan objek tarik-menarik kepentingan politik.
Dari perspektif hukum, ia menyebut desakan penundaan sebagai langkah yang tidak memiliki pijakan kuat dan berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau program ini sudah masuk dalam perencanaan resmi daerah seperti RKPD dan APBD, maka tidak ada alasan rasional maupun yuridis untuk menundanya. Ini bukan sekadar soal kebijakan, ini menyangkut hak dasar warga negara. Menghambatnya sama saja dengan menghambat pemenuhan hak itu sendiri,” tegas Faizal.
Ia bahkan menyebut bahwa dorongan penundaan tanpa basis kajian objektif dapat dibaca sebagai bentuk intervensi politik yang tidak sehat dalam proses pelayanan publik.
“DPRD punya fungsi pengawasan, bukan fungsi penghambatan. Kalau ada yang perlu dikritisi, perbaiki implementasinya, bukan justru menghentikan atau menunda program yang jelas-jelas menyentuh kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Secara politik, Faizal lebih tajam lagi menyoroti substansi program “Berani”. Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.
“Berani Cerdas itu soal pendidikan, Berani Sehat itu soal kesehatan. Dua-duanya menyasar seluruh elemen anak bangsa tanpa terkecuali. Tidak peduli dia pendukung atau bukan, tidak peduli apa kiblat politiknya semua terakomodir, semua terbantukan. Ini justru wajah politik yang berkeadilan,” ujarnya.
Faizal juga secara langsung menyinggung sikap anggota DPRD Fraksi PDIP dengan mengaitkannya pada nilai ideologis partai tersebut.
“Saya kira Pak Suryanto perlu bercermin pada esensi perjuangan partainya sendiri. PDIP selalu berbicara tentang keadilan sosial. Tapi ketika program pendidikan dan kesehatan yang merupakan instrumen utama menuju keadilan itu justru diminta untuk ditunda, maka publik berhak mempertanyakan konsistensinya,” katanya tajam.
Menurut Faizal, menunda program di sektor pendidikan dan kesehatan bukan hanya keliru secara kebijakan, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam membaca prioritas kebutuhan rakyat.
“Ini bukan program elitis. Ini program rakyat. Menundanya berarti menunda masa depan anak-anak kita dalam pendidikan, dan menunda hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun,” tegasnya.
Ia menutup dengan peringatan keras agar dinamika politik tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Jangan bungkus kepentingan politik dengan dalih kehati-hatian. Rakyat bisa menilai mana yang benar-benar berpihak dan mana yang hanya bermain dalam panggung politik. Program yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus didorong, bukan dihambat,” pungkas Faizal.
Editor : Arjuna H T Munthe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tanggapan Anda di sini!