Marhaenisme Harus Menyatukan, Bukan Memecah Belah

Gambar: Marhaenisme Harus Menyatukan, Bukan Memecah Belah. Lidinews

Jakarta, Lidinews - Dewan Penasehat DPP Gerakan Pemuda Marhaenis, Toto Sukarnoputra menyampaikan bahwa Bung Karno adalah sosok yang gandrung akan persatuan dan kesatuan.

Bagi Bung Karno, persatuan merupakan kekuatan fundamental dalam membangun bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, golongan, dan pemikiran politik. Semangat persatuan tersebut seharusnya menjadi salah satu nilai utama yang dipegang teguh oleh setiap kader Marhaenis dalam menjalankan perjuangannya.

Oleh karena itu, kader Marhaenis tidak seharusnya merasa paling benar hanya karena berada di dalam partai politik atau organisasi yang mengklaim dirinya sebagai wadah perjuangan Marhaenisme.

Identitas organisasi bukanlah ukuran tunggal untuk menentukan kedalaman pemahaman ideologi seseorang, apalagi menjadi alasan untuk merendahkan kader lain yang menempuh jalan perjuangan berbeda.

Marhaenisme merupakan ajaran yang harus dipahami, dihayati, dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Nilai-nilainya tidak semestinya berhenti pada nama organisasi, simbol, atribut, ataupun pengakuan sebagai pewaris pemikiran Bung Karno. Lebih dari itu, Marhaenisme harus tercermin dalam sikap, keberpihakan kepada rakyat kecil, perjuangan melawan ketidakadilan, serta kesediaan membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat.

Kader yang mempelajari Marhaenisme melalui organisasi tertentu tidak lantas memiliki hak untuk menghakimi kader lain yang belajar dan berjuang melalui organisasi yang berbeda. Demikian pula, perbedaan partai politik, lingkungan kaderisasi, maupun jalur perjuangan tidak seharusnya menjadi tembok yang menghalangi persaudaraan ideologis di antara sesama Marhaenis.

Sebab, yang menyatukan kaum Marhaenis semestinya bukan keseragaman organisasi, melainkan kesamaan cita-cita perjuangan.

Jika Bung Karno meletakkan persatuan sebagai salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa, maka kader Marhaenis seharusnya mampu menerjemahkan semangat tersebut ke dalam kehidupan organisasinya sendiri. Jangan sampai mereka berbicara tentang persatuan nasional, tetapi justru memelihara perpecahan di antara sesama kader. Jangan sampai mereka mengajarkan semangat gotong royong kepada rakyat, tetapi membangun tembok permusuhan hanya karena perbedaan identitas organisasi.

Marhaenisme semestinya menjadi jembatan yang mempertemukan, bukan tembok yang memisahkan. Ia harus menjadi ruang dialog bagi kader-kader yang memiliki latar belakang organisasi berbeda untuk saling belajar, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat atau menyeragamkan seluruh pandangan politik. Persatuan justru menuntut kedewasaan untuk menerima perbedaan, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, serta menempatkan kepentingan rakyat dan cita-cita kebangsaan di atas ego kelompok. Kritik tetap diperlukan, tetapi kritik harus diarahkan untuk memperbaiki perjuangan, bukan untuk membangun klaim bahwa hanya kelompok sendiri yang paling memahami Marhaenisme.

Pada akhirnya, setiap kader Marhaenis perlu melakukan refleksi: apakah Marhaenisme yang dipelajarinya telah menjadikannya pribadi yang lebih terbuka, rendah hati, dan mampu merangkul sesama? Ataukah justru menjadikannya merasa paling benar dan memandang kader lain sebagai lawan?

Pertanyaan tersebut penting karena kekuatan sebuah ideologi tidak hanya terlihat dari kemampuan pengikutnya mempertahankan identitas, tetapi juga dari kemampuannya membangun solidaritas dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Di mana pun seorang Marhaenis belajar, di organisasi mana pun ia berproses, dan di partai politik mana pun ia mengabdi, selama ia sungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai Marhaenisme dan kepentingan rakyat, ruang persaudaraan harus tetap terbuka.

Kader Marhaenis boleh berbeda rumah organisasi, berbeda kendaraan politik, dan berbeda jalan pengabdian. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menghapus kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab kebangsaan yang sama.

Sebab, apabila Marhaenisme mengajarkan keberpihakan kepada kaum Marhaen, maka sudah semestinya para pengikutnya mampu menunjukkan keberpihakan itu melalui persatuan, gotong royong, dan kesediaan bekerja bersama.

Jangan merasa paling Marhaenis karena nama organisasi yang kita kenakan. Buktikanlah Marhaenisme melalui sikap, pikiran, dan tindakan. Jangan bertanya hanya dari organisasi mana seorang kader berasal, tetapi lihatlah nilai apa yang ia perjuangkan dan manfaat apa yang ia hadirkan bagi rakyat.

Pada akhirnya, semangat Bung Karno tentang persatuan harus menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun Indonesia tidak akan menjadi lebih kuat apabila sesama pejuang justru sibuk saling meniadakan. Marhaenisme akan menemukan makna yang lebih luas ketika ia mampu menyatukan kader-kadernya melampaui sekat organisasi, tanpa kehilangan prinsip ideologis dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia.

Editor: Arjuna H T Munthe