 |
| Gambar : PMKRI Gelar Konferensi Studi Nasional 2026 di Bogor, Soroti Kedaulatan Pangan dan Keadilan Ekologis |
Jawa Barat, Bogor - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas periode 2024-2026 menyelenggarakan Konferensi Studi Nasional (KSN) 2026 pada 10–15 April 2026 di Bogor, mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Keadilan Ekologis Menuju Indonesia Maju”.
Forum ini menyoroti krisis struktural pangan dan kerusakan ekologis yang kian menguat akibat tekanan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta ketimpangan penguasaan dan distribusi sumber daya.
Sebagai forum ilmiah nasional, KSN mempertemukan kader PMKRI, akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan respons kritis dan rekomendasi strategis. Rangkaian kegiatan diawali dengan misa pembukaan, seminar nasional, diskusi kelompok terarah (FGD), sidang pleno komisi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut.
Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI sekaligus Ketua Steering Committee, Marianus D.
Humau, menegaskan bahwa Konferensi Studi Nasional (KSN) merupakan forum pembinaan formal tertinggi di PMKRI sekaligus ruang aktualisasi dan kontekstualisasi isu, sehingga kaderisasi intelektual harus berorientasi pada realitas sosial.
“Di forum ini, kader tidak hanya diuji secara intelektual, tetapi juga dituntut mampu mengolah, mengkritisi, dan merumuskan gagasan strategis yang berpijak pada realitas sosial. Isu pangan dan ekologi tidak bisa lagi dipahami secara sektoral. Dibutuhkan keberanian intelektual untuk mengkritisi arah kebijakan serta menghadirkan solusi yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan,” ujarnya.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Susana F. M. Kandaimu, menyoroti lemahnya fondasi kedaulatan pangan dan tata kelola lingkungan nasional.
“Ketergantungan pada impor, ketimpangan distribusi pangan, serta eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan keberlanjutan.
Tanpa pembenahan serius, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan dan ekologis yang lebih dalam,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa momentum bonus demografi harus diarahkan pada penguatan sektor pangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, bukan justru memperluas ketimpangan struktural.
Selain itu, ia mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas wilayah kelola, sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah yang dinilai berpotensi mengabaikan aspek keadilan ekologis dan sosial.
Menurutnya, kedaulatan pangan harus dimaknai sebagai kontrol rakyat atas sistem pangan dari hulu hingga hilir, sementara keadilan ekologis menuntut pembatasan eksploitasi dan keberpihakan tegas pada keberlanjutan lingkungan.
KSN 2026 menghadirkan sejumlah narasumber kunci, antara lain Rocky Gerung, Staf Ahli Kemenko Pangan Prayudi Samsuri, Romo Setyo Wibowo, Pdt. Jacky Manuputy, Guru Besar IPB Sofyan Sjaf, serta ekonom Agung Nugraha dan perwakilan pemerintah daerah.
Pembahasan difokuskan pada transformasi sistem pangan nasional, dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan, serta peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
Melalui forum ini, PMKRI menegaskan komitmennya untuk mendorong rekomendasi kebijakan yang tegas, terukur, dan berpihak pada rakyat.
KSN 2026 diharapkan menjadi pijakan konsolidasi gerakan intelektual mahasiswa dalam mengawal agenda kedaulatan pangan dan keadilan ekologis secara berkelanjutan.
Editor : Arjuna H T Munthe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tanggapan Anda di sini!