Wamena Berdarah dan Pemerintah yang Sibuk pada Kepentingan Lain

Penulis : Petrus Verianus Atok 

Wakabid Politik DPC GMNI Kota Medan

Gambar : Wamena Berdarah dan Pemerintah yang Sibuk pada Kepentingan Lain

Papua Pegunungan, Jayawijaya, Lidinews - Kota Wamena kembali berdarah, Tanah Papua sekali lagi dipenuhi jeritan ketakutan, rumah-rumah yang hangus terbakar, suara panah yang melesat di tengah kepanikan warga, hingga korban jiwa yang terus berjatuhan.

Di saat masyarakat hidup dalam bayang-bayang konflik dan rasa takut, penyelesaian yang seharusnya cepat dilakukan justru terlihat berjalan lamban dan tanpa arah yang jelas.

Apa yang terjadi di Wamena hari ini bukanlah konflik yang lahir dalam satu malam. Persoalan ini bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2023 di wilayah Wouma, kawasan Megapura, Distrik Asolokobal.

Namun persoalan tersebut berkembang menjadi bentrokan besar antara masyarakat Distrik Kurima dan Distrik Asolokobal.

Situasi semakin rumit ketika suku Lani yang berdomisili di wilayah Wamena ikut terlibat akibat adanya korban jiwa dari pihak mereka selama konflik berlangsung.

Persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum, dialog, dan mediasi justru berubah menjadi perang berkepanjangan.

Rasa dendam terus dipelihara, konflik terus diwariskan, sementara masyarakat kecil kembali menjadi korban dari persoalan yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.

Padahal masyarakat sebenarnya telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat.

Gambar : Wamena Berdarah dan Pemerintah yang Sibuk pada Kepentingan Lain

Distrik Kurima dan Distrik Asolokobal sempat berdamai berdasarkan aturan budaya suku Hubula. Namun perbedaan aturan adat dengan suku Lani terkait tuntutan denda atas korban jiwa kembali memicu konflik baru.

Di titik inilah seharusnya hadir langkah yang lebih serius untuk menjembatani perbedaan dan memastikan perdamaian tidak kembali runtuh oleh dendam berkepanjangan.

Puncak tragedi terjadi saat putusnya jembatan gantung di Sungai Uwe pada 6 Mei 2026. Di tengah situasi penyerangan dan kepanikan massa, puluhan warga dilaporkan hanyut terbawa arus sungai.

Hingga kini masih banyak korban yang belum ditemukan. Sementara aksi saling serang, pembakaran rumah warga, dan pengungsian terus terjadi di berbagai titik konflik.

Konflik sebesar ini tentu memunculkan pertanyaan besar terhadap jalannya roda kekuasaan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Konflik sebesar ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.

Kehadiran pemangku kebijakan tidak cukup hanya sebatas seruan perdamaian ataupun pernyataan belasungkawa, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata untuk menghentikan pertumpahan darah yang terus berlangsung.

Konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian serius pada akhirnya hanya akan melahirkan korban dan memperpanjang luka kemanusiaan di tanah Papua.

Sebab ketika konflik berjalan berhari-hari tanpa kepastian penyelesaian, masyarakat tentu mulai mempertanyakan sejauh mana keberpihakan kekuasaan terhadap keselamatan rakyat kecil.

Ironisnya, di tengah situasi kemanusiaan yang begitu memprihatinkan, masyarakat Papua juga melihat bagaimana pemerintah justru tampak lebih cepat bergerak ketika berhadapan dengan kepentingan proyek dan penguasaan lahan di tanah Papua.

Di Papua Selatan, misalnya, muncul sorotan dan penolakan masyarakat terhadap berbagai persoalan tanah adat yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan investasi dibanding keselamatan rakyat.

Kehadiran aparat keamanan dalam berbagai persoalan tersebut memunculkan kesan bahwa kekuasaan bisa sangat tegas menjaga kepentingan tertentu, tetapi terlihat lamban ketika rakyat Papua saling berkonflik dan kehilangan nyawa.

Padahal tugas kekuasaan bukan sekadar menjaga stabilitas keamanan ataupun memastikan proyek berjalan tanpa hambatan. Keselamatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama.

Aparat keamanan dan para pemangku kebijakan tidak boleh hanya hadir setelah korban berjatuhan. Pencegahan, pendekatan dialogis, dan penyelesaian yang adil seharusnya dilakukan sejak awal sebelum konflik berubah menjadi tragedi kemanusiaan.

Wamena hari ini sedang memperlihatkan kepada kita bahwa konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian hanya akan melahirkan duka yang lebih besar.

Rumah-rumah terbakar, korban jiwa terus berjatuhan, masyarakat hidup dalam ketakutan, dan anak-anak kehilangan rasa aman di tanahnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar persoalan antarkelompok masyarakat, tetapi sudah menjadi luka kemanusiaan yang menuntut kehadiran dan keseriusan nyata.

Editor : Arjuna H T Munthe