Transparansi dan Akuntabilitas Perlu Didorong Melalui Mekanisme yang Berlaku

Gambar : Transparansi dan Akuntabilitas Perlu Didorong Melalui Mekanisme yang Berlaku. Lidinews

Tuntutan Audit Terbuka Seluruh Yayasan di Bawah Bisukma Group Dinilai Tidak Relevan dengan Substansi Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara di Kantor BGN

Jakarta, Lidinews – Tuntutan agar dilakukan audit terbuka terhadap seluruh yayasan yang berada di bawah naungan Bisukma Group dalam aksi yang berlangsung di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Sejumlah pengamat menilai isu tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan.

Audit terhadap yayasan maupun badan hukum merupakan proses yang memiliki prosedur, standar, serta landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks aksi yang ditujukan kepada BGN, tuntutan mengenai audit seluruh yayasan di bawah Bisukma Group dinilai berada di luar ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemahaman yang kurang tepat mengenai batas kewenangan masing-masing institusi negara.

Apabila terdapat dugaan terkait aspek administratif, pengelolaan keuangan, maupun tata kelola suatu yayasan, penyampaian laporan dan permohonan pemeriksaan dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, audit, maupun penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi maupun lembaga. Oleh sebab itu, setiap aspirasi yang disampaikan dalam ruang publik diharapkan tetap memperhatikan keterkaitan antara substansi yang dipersoalkan dengan institusi yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi.

Pendekatan yang sesuai dengan koridor hukum dinilai dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif, efektif, serta memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai peran dan kewenangan masing-masing lembaga.

Dengan demikian, penyampaian aspirasi publik dapat berlangsung secara tertib dan menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran.

Reporter : C Purba

Editor : Arjuna H T Munthe