Penulis: Heri Faysal Hasibuan, S.Kom
Ketua PPR-SU
 |
| Gambar: Ketika Semangat Nasionalisme Tergerus oleh Politik Balas Jasa. Lidinews |
Jakarta, Lidinews - Jangan sampai semangat perjuangan para pahlawan hanya menjadi seremoni tahunan, sementara kepentingan rakyat justru tersisih oleh kepentingan kelompok dan pembagian kekuasaan.
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Bendera dikibarkan, karangan bunga diletakkan, pidato-pidato perjuangan disampaikan, dan nama-nama pahlawan kembali disebut dengan penuh penghormatan.
Namun, di tengah gegap gempita peringatan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang patut direnungkan: apakah nilai-nilai perjuangan para pahlawan benar-benar hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan hari ini?
Para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa, harta, bahkan masa depan keluarga mereka demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Mereka berjuang bukan untuk mendapatkan jatah jabatan, bukan untuk menguasai proyek, dan bukan pula untuk memperkaya kelompoknya sendiri. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia bisa hidup merdeka, adil, dan sejahtera.
Ironisnya, di tengah momentum mengenang pengorbanan tersebut, publik justru sering disuguhi berbagai pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran, pembagian proyek pemerintah, serta sejauh mana kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab moral para penyelenggara negara. Bukan sekadar pencitraan dan panggung seremonial untuk menyampaikan kata-kata heroik, sementara urusan kepentingan politik dan ekonomi, Lowongan Pekerjaan justru lebih menyita perhatian.
Proyek pemerintah bukanlah hadiah untuk kelompok tertentu.
Anggaran negara dan daerah bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap proyek pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kualitas pekerjaan, transparansi, serta aturan yang berlaku. Bukan berdasarkan kedekatan politik, hubungan kekuasaan, atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran pengambil kebijakan tertentu.
Jika pembagian proyek lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat Indonesia, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, melainkan juga kepercayaan Rakyat terhadap pemerintah pusat dan daerah.
Rakyat tidak membutuhkan pidato - pidato politik di atas kertas. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, lapangan pekerjaan, serta pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan Rakyat Indonesia.
Jangan sampai pembangunan hanya menjadi angka dalam laporan pertanggungjawaban,"ABS" ( Asal Bapak Senang) / "AIS" (Asal Ibu Senang), sementara masyarakat masih bergelut dengan persoalan ekonomi dan ketimpangan sosial, di tengah gejolak politik saat ini.
Lebih jauh, Hari Pahlawan semestinya mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk membalas jasa politik. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk membangun jaringan kepentingan. Sementara anggaran publik adalah hak masyarakat yang wajib dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Kita tentu tidak sedang menuduh setiap proyek pemerintah bermasalah. Namun, publik memiliki hak untuk mempertanyakan proses pengadaan, mengawasi penggunaan anggaran, dan meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang diambil.
Sebab pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang alergi terhadap kritik, melainkan pemerintahan yang bersedia membuka diri terhadap pengawasan masyarakat.
Menghormati pahlawan tidak cukup dengan upacara dan tabur bunga. Menghormati pahlawan berarti meneruskan cita-cita perjuangan mereka melalui kejujuran, keberanian, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Jangan biarkan Hari Pahlawan hanya menjadi agenda tahunan yang dipenuhi slogan dan retorika. Jangan pula biarkan pengorbanan para pejuang kemerdekaan kehilangan maknanya karena praktik penyelenggaraan negara yang menjauh dari cita-cita sosialisme Indonesia.
Sebab, bangsa ini tidak kekurangan orang yang pandai berpidato tentang perjuangan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang benar-benar berani memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Para pahlawan dahulu berjuang merebut kemerdekaan. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan itu dari ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan segala bentuk praktik yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Jangan sampai setiap 10 November kita sibuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi lupa menjalankan nilai-nilai perjuangan yang mereka wariskan.
Selamat Hari Pahlawan. Kemerdekaan bukan warisan untuk dinikmati segelintir orang, melainkan amanah untuk diperjuangkan demi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Arjuna H T Munthe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tanggapan Anda di sini!