Pahlawan di Balik Singgasana: Politik Pengorbanan, Belas Kasih, dan Legitimasi

Penulis: Adamas Hafizh Addin

Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya

Gambar: Pahlawan di Balik Singgasana: Politik Pengorbanan, Belas Kasih, dan Legitimasi. Lidinews

Jakarta, Lidinews - Ketika kehilangan kekuasaan, penderitaan, dan simbol pengorbanan berpotensi menjadi instrumen untuk merebut kembali simpati rakyat.

10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebuah momentum untuk mengenang mereka yang mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan bangsa. Namun, di tengah peringatan tersebut, dinamika politik nasional justru menghadirkan cerita yang menarik untuk dibaca lebih jauh: polemik ijazah Joko Widodo, berbagai narasi yang berkembang di ruang publik, hingga pernyataan niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rangkaian peristiwa ini memunculkan sebuah pertanyaan: apakah kita sedang menyaksikan persoalan politik yang berjalan secara alamiah, atau justru sedang terbentuk sebuah panggung untuk membangun simpati dan legitimasi baru?

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik putusan MK dan MA serta dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. 

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada Jokowi melalui berbagai narasi dan visual yang beredar, termasuk momen yang disebut-sebut memperlihatkan dirinya memunguti dokumen yang berserakan. Kedua peristiwa ini, meskipun belum terbukti memiliki hubungan, menghadirkan simbol yang menarik: seorang mantan presiden yang berada dalam sorotan dan seorang wakil presiden yang menyatakan niat untuk meninggalkan jabatannya.

Pengorbanan sebagai Panggung Politik

Dalam teori dramaturgi Erving Goffman, kehidupan sosial dapat dipahami sebagai panggung tempat seseorang membangun kesan di hadapan publik. Apa yang ditampilkan tidak selalu menggambarkan keseluruhan realitas di baliknya.

Jika pendekatan ini digunakan untuk membaca dinamika politik hari ini, pengunduran diri tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan jabatan, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi membentuk persepsi publik. Seseorang yang sebelumnya berada dalam posisi defensif bisa saja memperoleh simpati ketika dipersepsikan sebagai pihak yang rela berkorban.

Di sinilah muncul hipotesis yang patut diuji: mungkinkah lingkar politik _Geng Solo_ sedang menghadapi peluang untuk mengubah narasi, dari pihak yang terus-menerus dipersoalkan menjadi pihak yang seolah-olah sedang dikorbankan oleh keadaan?

Tentu saja, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut merupakan skenario yang dirancang bersama. Namun, dalam politik, dampak sebuah peristiwa terhadap persepsi publik tetap layak diperhatikan, terlepas dari apa motif sebenarnya.

Belajar dari Sejarah Kekuasaan Jawa

Dalam sejarah kerajaan Nusantara, khususnya tradisi politik Jawa, legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun melalui jabatan dan kekuatan, tetapi juga melalui simbol, pengakuan, serta citra seorang penguasa.

Konsep _*wahyu keprabon*_ menggambarkan legitimasi kekuasaan yang memiliki dimensi simbolik dan spiritual. Kekuasaan membutuhkan pengakuan agar dapat diterima oleh masyarakat.

Sejarah tentu tidak bisa disamakan begitu saja dengan demokrasi modern. Namun, ada pelajaran yang masih relevan: kekuasaan bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki singgasana, melainkan juga siapa yang berhasil memperoleh kepercayaan rakyat.

Dalam konteks tersebut, pengorbanan dapat menjadi narasi yang kuat. Mereka yang kehilangan kedudukan belum tentu kehilangan pengaruh. Bahkan, dalam situasi tertentu, citra sebagai pihak yang dikorbankan justru dapat menjadi sumber simpati baru.

Hari Pahlawan dan Pertanyaan tentang Kepahlawanan

Hari Pahlawan seharusnya mengingatkan kita bahwa kepahlawanan lahir dari pengabdian, keberanian, dan pengorbanan untuk kepentingan bangsa, bukan sekadar dari penampilan seseorang sebagai korban keadaan.

Karena itu, publik perlu berhati-hati membedakan antara pengorbanan yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat dan pengorbanan yang hanya membangun citra di hadapan rakyat.

Jangan sampai momentum politik justru melahirkan perlombaan baru: siapa yang paling terlihat menderita, siapa yang paling pandai memainkan simpati, dan siapa yang akhirnya berhasil menempatkan dirinya sebagai pahlawan.

Sebab, dalam politik, kehilangan jabatan belum tentu berarti kehilangan kekuasaan. Terkadang, meninggalkan singgasana justru bisa menjadi cara untuk mempertahankan pengaruh.

Dan pada Hari Pahlawan ini, pertanyaan yang patut kita ajukan bukan hanya siapa yang sedang berkorban, melainkan siapa yang sedang membangun citra sebagai pahlawan, dan untuk kepentingan siapa semua itu dilakukan?

Editor: Arjuna H T Munthe