 |
| Gambar : DPP GMNI Kawal Nasib Guru Madrasah. Lidinews |
Jakarta, Lidinews - Di tengah hiruk-pikuk wacana pembangunan sumber daya manusia yang kerap dielu-elukan dalam pidato-pidato resmi, masih ada suara yang nyaris tak terdengar: suara guru madrasah.
Mereka para guru mendidik dalam kesederhanaan, mengabdi dalam keterbatasan, dan bertahan di antara idealisme pendidikan dan realitas kesejahteraan yang kerap jauh dari kata layak.
Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Aditya Pratama menyampaikan akan terus mengawal atas dibahasnya isu kesejahteraan serta fasilitas guru madrasah dalam tahap kajian kebijakan.
Menurutnya, langkah ini adalah sinyal penting bahwa negara mulai menoleh pada ruang-ruang pendidikan yang selama ini cenderung berada di pinggir perhatian.
“Guru madrasah adalah penjaga nyala pengetahuan di banyak sudut negeri. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi juga penanam nilai, perawat moral publik, dan penjaga denyut kebudayaan lokal," kata Aditya kepada pers, di Jakarta (Selasa, 10 Februari 2026).
"Namun ironisnya, pengabdian yang begitu dalam sering kali dibalas dengan fasilitas yang minim dan kesejahteraan yang tertinggal,” ujarnya.
DPP GMNI menilai, pembahasan pada tahap kajian ini tidak boleh berhenti sebagai formalitas birokrasi atau sekadar pemanis dokumen kebijakan. Kajian harus menjadi pintu masuk bagi perubahan yang konkret, terukur, dan berpihak.
"Negara tentu tidak boleh terus membiarkan guru madrasah hidup dalam paradoks. Mereka diminta untuk mencetak generasi unggul, tetapi bekerja dengan dukungan yang jauh dari kata memadai," ucap Aditya.
"Secara kritis, DPP GMNI menekankan bahwa persoalan guru madrasah bukan semata isu teknis anggaran, melainkan soal keberpihakan politik pendidikan. Dan kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad," sambungnya.
"Prof. Dasco kabarnya tengah mengawal isu ini hingga menjadi bahasan serius di meja Setneg dan PAN-RB. Ini tentu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan nasional, khususnya guru-guru madrasah di Indonesia," tegasnya.
GMNI juga menilai selama pendidikan masih dipandang sebagai beban belanja, bukan investasi peradaban, maka guru-guru di lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan masyarakat akan terus berada di lapis terbawah prioritas.
“Jika negara sungguh-sungguh ingin membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya saing, maka memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah bukan pilihan tambahan, melainkan keharusan moral dan konstitusional,” pungkas Aditya.
Editor : Arjuna H T Munthe
