![]() |
| Gambar : BEM KSI Ingatjan Pemerintah Jangan Sampai Kemarahan Petani Sawit Meledak |
Jakarta - Korpus BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Charles, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menangani penurunan drastis harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang saat ini menekan kehidupan jutaan petani sawit di Indonesia.
Menurut Charles, kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN yang sedang diwacanakan pemerintah telah memicu ketidakpastian pasar dan kepanikan di kalangan pelaku industri sawit. Dampaknya, harga TBS sawit di berbagai daerah anjlok tajam hanya dalam hitungan hari. Berdasarkan data dari berbagai laporan daerah, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.400–Rp3.530 per kilogram kini turun drastis hingga menyentuh Rp1.500–Rp2.500 per kilogram di sejumlah wilayah sentra sawit.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai kondisi ini sangat memukul petani kecil, terlebih di tengah tingginya harga pupuk, biaya perawatan kebun, transportasi, hingga kebutuhan operasional petani yang terus meningkat.
“Harga pupuk masih tinggi, biaya pemeliharaan kebun terus naik, tetapi hasil penjualan sawit justru anjlok drastis. Ini jelas tidak seimbang dan sangat menyulitkan petani sawit di daerah,” tegas Charles.
Charles juga menilai pemerintah tidak boleh membiarkan situasi ini berlarut-larut. Jika tidak segera ditangani secara serius, maka pemerintah sama saja sedang menunggu bom waktu perlawanan dari petani sawit yang merasa dirugikan akibat ketidakstabilan tata niaga ekspor sawit nasional.
“Kami mengingatkan pemerintah agar jangan menunggu kemarahan petani meledak. Ketika petani sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi, maka ini dapat menjadi persoalan sosial nasional,” lanjutnya.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menegaskan bahwa apabila pemerintah tetap ingin menerapkan mekanisme ekspor melalui BUMN, maka negara wajib hadir sebagai pengawas utama untuk menjaga harga TBS tetap stabil di tingkat petani dan mencegah praktik permainan harga oleh oknum tertentu.
Selain menyampaikan kritik, BEM Kristiani Seluruh Indonesia juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah agar persoalan ini tidak semakin meluas:
1. Pemerintah wajib menetapkan harga dasar TBS nasional yang mengacu pada harga CPO internasional sehingga harga di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah.
2. Pemerintah perlu membentuk tim pengawas independen yang melibatkan asosiasi petani sawit, akademisi, dan pemerintah daerah guna memastikan tata niaga sawit berjalan transparan.
3. Jika ekspor tetap dilakukan melalui BUMN, maka pemerintah harus menjamin pembayaran kepada pabrik dan petani berjalan cepat agar tidak terjadi penumpukan buah sawit di daerah.
4. Pemerintah harus segera memberikan subsidi pupuk dan insentif perawatan kebun rakyat agar biaya produksi petani dapat ditekan.
5. Pemerintah perlu memperkuat hilirisasi sawit nasional, seperti biodiesel, minyak pangan, dan produk turunan lainnya agar ketergantungan terhadap ekspor mentah dapat dikurangi.
6. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi praktik monopsoni atau monopoli yang menyebabkan perusahaan menahan pembelian sawit dari petani. Sejumlah laporan menyebut beberapa perusahaan mulai membatasi pembelian akibat ketidakjelasan mekanisme ekspor baru.
7. Pemerintah perlu membuka ruang dialog nasional bersama petani sawit sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan penuh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat kecil.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai sektor sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah harus tetap berpihak kepada kesejahteraan petani.
“Kami mendukung kebijakan negara yang bertujuan memperkuat tata kelola ekspor nasional. Namun negara juga wajib memastikan petani tidak menjadi korban dari kebijakan tersebut,” tutup Charles.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berdiri bersama petani sawit Indonesia demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Editor : Arjuna H T Munthe



Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tanggapan Anda di sini!